Home > Balik nama BBN I

Balik nama BBN I

 

BIRO JASA PENGURUSAN BALIK NAMA MOBIL

 

BIRO JASA STNK
 
CV.KEMIT JAYA
 Jl. Delman Utama No. 52 Kebayoran Lama Utara
Tanah Kusir Jakarta Selatan 12440
Telp (021) 7238374 - 021-93477722.
                  Tlp.SMS  0813 8509 6456

  E-mail : kemit.jaya@yahoo.com
                    

 
BEA BALIK NAMA PERTAMA (BBN I)
 

PERDA PROV. DKI JAKARTA NO. 9 TAHUN 2010
TENTANG
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
OBJEK PAJAK
Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.; termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
DIKECUALIKAN
  1. Kereta api; Kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; Kendaraan bermotor yang dimiliki kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan Kendaraan bermotor yang dimiliki oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.
  2. Termasuk penyerahan kendaraan bermotor meliputi : Penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan, kecuali penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli; Pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia kecuali untuk : Dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan; diperdagangkan; dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
SUBJEK PAJAK
Orang pribadi; Badan; yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.
WAJIB PAJAK
Orang pribadi; Badan; yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.
TARIF PAJAK
  1. Ditetapkan masing-masing sebagai berikut : Penyerahan pertama sebesar 10%, Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.
  2. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan masing-masing sebagai berikut : Penyerahan pertama sebesar 0,75%; Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.
DPP
  1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
  2. NJKB ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum.
CARA PERHITUNGAN
  1. TARIF PAJAK x DASAR PENGENAAN PAJAK.
  2. Pembayaran dilakukan pada saat pendaftaran.
MASA PAJAK
Jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyerahan kendaraan bermotor pertama ke penyerahan berikutnya.
SAAT TERUTANG
Pada saat penyerahan kendaraan bermotor.
PENDAFTARAN
  1. Wajib Pajak wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.
  2. Orang pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pelayanan Pajak.
  3. Laporan tertulis paling sedikit berisi : nama dan alamat orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan; tanggal, bulan, dan tahun penyerahan; nomor polisi kendaraan bermotor; lampiran fotokopi STNKB; dan khusus untuk kendaraan di air ditambahkan pas dan nomor pas kapal.
SYSTEM PEMUNGUTAN
Official Assessment : Pengenaan pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

Bea balik nama pertama  (BBN I) adalah setiap kendaraan bermotor baru yang pertama kali di register atau penomoran STNK dan BPKB di suatu SAMSAT daerah.

Dasar Pendaftaran Balik nama I adalah:

1. Mutasi masuk daerah

2. Pendaftaran kendaran baru  off the road

3. ex dump dll.

 

Persyaratan Pendaftaran STNK Kendaraan Baru atau Balik Nama I.

1)    Pendaftaran Kendaraan Bermotor CKD

a)    Mengisi Formulir SPPKB.
b)    Identitas

(1)    Untuk Perorangan :
Surat jati diri yang sah + 1 lembar fotokopi. Bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup.

(2)    Untuk Badan Hukum :
Salinan Akte Pendirian + 1 lembar fotokopi, keterangan domisili, Surat Kuasa bermaterai dan ditanda tangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan.

(3)    Untuk Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) :
Surat tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan,

c)    Faktur
d)    Sertifikat registrasi uji type, tanda bukti lulus uji type, Sertifikat NIK / VIN dan tanda pendaftaran type.

e) Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk harus melampirkan surat keterangan rubah bentuk dari bengkel / perusahaan karoseri yang telah memiliki izin.

f) Rekomendasi dari Instansi yang berwenang tentang penggunaan kendaraan bermotor untuk angkutan umum, antara lain berupa :

(1)    Izin Usaha;
(2)    Izin Prinsip;
(3)    Rekomendasi DLLAJ/Dinas Perhubungan.

2)    Pendaftaran Kendaraan Bermotor CBU
a)    Mengisi Formulir SPPKB.
b)    Identitas

(1)    Untuk Perorangan Surat jati diri yang sah + 1 Lembar fotokopi, bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup.

(2)    Untuk Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian + 1 lembar fotokopi, keterangan domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan.

(3)    Untuk instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat tugas / surat kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan.

(4)    Surat Rekomendasi dari Dirlantas Polri atau Dirlantas Polda yang ditunjuk Dirlantas Polri (untuk pengendalian dan pengawasan masuknya kendaraan ke Indonesia dalam bentuk utuh (CBU/Formulir A).

c)    Pemberitahuan Impor Barang (PIB), terbaru
d)    Formulir A dari Bea Cukai (Asli).
e)    Faktur
f)     Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSPCP)
g)    Sertifikat registrasi uji tipe dari Ditjen Hubdat
h)    Tanda bukti lulus uji tipe.
i)     Sertifikat NIK /VIN.
j)     Invoice
k)    Packing List
i)     Bill of Loading
m)   Tanda pendaftaran tipe dan variant kendaraan bermotor untuk keperluan impor dari Deperindag.
n)    Hasil Cek phisik
o)    Surat keterangan rekondisi dari perusahaan rekondisi yang memiliki izin yang sah (khusus kendaraan yang diimpor dalam keadaan bukan baru untuk diperjualbelikan).

Syarat-syarat pendaftaran balik nama kendaraan bermotor dari CD/CC berdasarkan PP Nomor 8 tahun 1957 
  1. Mengisi Formulir SPPKB
  2. Surat Pengantar dari Kedutaan yang bersangkutan
  3. Formulir B dari Bea Cukai untuk kendaraan yang mendapat fasilitas penangguhan bea masuk
  4. Pemberitahuan Import Barang (PIB)
  5. Rekomendasi dari Departemen Luar Negeri
  6.  Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor

Pendaftaran kendaraan bermotor berdasarkan Putusan Pengadilan
 

  1. Mengisi Formulir SPPKB.
  2. Identitas /Tanda jati diri pemohon/Pemilik yang sah
  3. STNK dan BPKB atau Surat Keterangan Polisi tentang asal usul kendaraan bermotor.
  4. Salinan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan Hukum pasti dan dilegalisir.

Title website anda
Pilihan Bahasa
KUNJUNGAN KE WEB INI